JPP, JAKARTA  – Di sosial media, khususnya Facebook, beredar luas keluhan masyarakat terkait bantuan korban gempa bumi Lombok yang dikirimkan melalui PT  Pos Indonesia (Persero).

Dalam keluhannya, bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan, ada juga yang menyatakan bahwa bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan Presiden.

“Itu semua tidak benar,” tegas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Menurutnya, BNPB telah berkoordinasi langsung dengan PT  Pos Indonesia, petugas di gudang logistik Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dan pejabat BPBD Provinsi NTB.

“BNPB terus hadir menangani dampak gempa bumi Lombok sehingga mengetahui semua permasalahan yang terkait penanganan bencana,” ujar Sutopo.

Berkaitan dengan kabar bohong tersebut, lebih lanjut Sutopo menjelaskan bahwa sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada korban bencana gempa bumi di Lombok, maka PT  Pos Indonesia menggelar program Pos Peduli Korban Bencana Gempa Bumi Lombok sejak 29 Juli 2018 hingga 16 Agustus 2018.

“PT  Pos Indonesia (Persero) membantu pengiriman bantuan berupa barang dan donasi uang secara gratis dari seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.

Menurut Sutopo, pengiriman gratis untuk bantuan korban gempa bumi Lombok harusnya ditujukan ke “POSKO BENCANA ALAM LOMBOK” yang berkantor di PT  Pos Mataram, Kota Mataram.

Namun, kata dia, ternyata  banyak pihak pengirim bantuan yang menuliskan alamat pribadi pada alamat tujuan kiriman. “Padahal, harusnya ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok,” jelas Sutopo.

Disebutkan Sutopo, bantuan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah diterima Posko Bencana Alam Lombok di Kantor Pos Mataram selanjutnya diproses dan didistribusikan.

Mengingat banyaknya bantuan yang telah tiba di Kantor Pos Mataram, maka PT  Pos Indonesia telah menambah personel dan armada untuk pemrosesan dan distribusi bantuan dengan memaksimalkan sumber daya internal dan tenaga eksternal.

“Sesuai Prosedur Operasi, bantuan dari masyarakat yang ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok  dan telah diterima Kantor Pos Mataram langsung diserahkan ke BPBD Provinsi NTB di Kota Mataram,” tambahnya.

Sementara untuk bantuan dengan alamat pribadi, terang Sutopo, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai yang alamat tertulis pada paket kiriman.

“Diperkirakan pengiriman bantuan yang ditujukan dengan alamat pribadi terlambat. Sebab, Kantor Pos Mataram mengutamakan bantuan yang ditujukan ke Posko Bencana Alam sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, kondisi jalan rusak dan alamat pribadi yang dikirimkan banyak terpecar di Lombok,” terangnya.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, lanjut Sutopo, BPBD NTB setelah menerima bantuan masyarakat tersebut melalui Kantor Pos Mataram, maka BPBD NTB akan mencatat  nama pengirim, alamat pengirim, dan jenis barang yang diterima.

Selanjutnya, barang tersebut disortir sesuai jenis dan jumlahnya oleh BPBD NTB untuk ditampung di Gudang BPBD NTB. Dari Gudang BPBD NTB itu kemudian ada tiga penyaluran, yakni disalurkan ke Gudang Logistik Pos Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.

Kedua, disalurkan ke Gudang Logistik Posko Tanggap Darurat Penanganan Gempabumi Lombok di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Posko ini adalah posko induk yang melayani semua kabupaten/kota terdampak.

“Terakhir, sebagian disalurkan langsung ke pengungsi menggunakan sesuai dengan titik pengungsi yang memerlukan bantuan,” imbuh Sutopo.

Menurutnya, semua barang bantuan masyarakat tersebut telah dicatat dan dicantumkan keterangan bahwa barang tersebut berasal atau bersumber dari bantuan masyarakat (donatur) yang dikirimkan melalui PT  Pos Indonesia.

“Semua barang yang diterima dan dikirimkan tercatat untuk tertib administrasi,” tegasnya.

Tercatat sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 sesuai data kolekting di PT Pos Indonesia, terdapat jumlah bantuan hingga 667.167 kg.

Terkait itu, jajaran PT Pos Indonesia akan tetap berupaya menuntaskan amanah masyarakat untuk mengirimkan bantuan ke BPBD maupun ke alamat pribadi sesuai yang tertulis pada paket kiriman. Pengiriman dilakukan siang dan malam dengan ikhlas.

“Jadi tidak benar bahwa bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan dari BPBD atau BNPB. Bahkan diklaim sebagai bantuan Presiden,” ujar Sutopo kembali menegaskan.

Sementara BNPB sendiri telah mengirimkan 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo untuk penanganan gempa Lombok. Jika kurang maka  akan dikirimkan lagi. Selain itu, bantuan dari masyarakat melalui Posko TNI dari Gudang Logistik di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan Lanud Adi Sumarmo, Boyolali, terus disalurkan dengan pesawat Hercules TNI.

Selain itu, bantuan dari TNI, Polri, Kementerian/Lembaga juga dikirim melalui pesawat dan kapal. Semua bantuan dicatat dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa Lombok.

“Sekali lagi, apa yang beredar di sosial media adalah tidak benar. Banyak sekali hoax dan informasi yang menyesatkan masyarakat selama penanganan darurat gempa bumi Lombok. Dimohon masyarakat saat menerima informasi atau berita yang beredar tidak langsung ikut-ikutan menyebarkan di sosial media. Silakan mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut,” tandas Sutopo.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkini terkait gempa bumi Lombok dapat menghubungi Call center Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Lombok di Kecamatan Tanjung Lombok Utara dengan nomor 0853 3863 0789 dan 0859 6147 2837, serta Call Center Pospenas (Pos Pendamping Nasional) dengan nomor 0853 3365 6353. (bnpb)

Original Source : https://stophoax.id/blog/post/bnpb-bantah-isu-bantuan-masyarakat-melalui-pt-pos-indonesia-diklaim-bantuan-presiden