Tjahjo Kumolo: Kampanye Fitnah, SARA, dan Politik Uang itu Racun Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pekan kurang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019 akan diadakan serentak di Indonesia.

Kontestan politik pun masih punya waktu hingga 13 April untuk melakukan kampanye, sebelum akhirnya menjalani masa tenang hingga hari H.

Di sisa waktu kampanye tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjaho Kumolo kembali mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak melakukan kampanye yang menimbulkan ujar kebencian.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Ungkap Tiga Hal Krusial Pasca Pencoblosan Pemilu

Hal itu ia sampaikan kepada awak media setelah mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca: Tak Kantongi Izin Penelitian di Indonesia, Seorang Pria WN Australia Ditangkal Pihak Imigrasi

“Kami mengingatkan bahwa konsolidasi demokrasi itu ada virus yang paling bahaya yaitu provokator, kampanye berujar kebencian yaitu hoax. Kampanye fitnah, SARA, politik uang, itu racun demokrasi yang harus dicegah,” kata Tjahjo Kumolo

“Ingatkan pada jurkam-jurkam agar tak berbuat seperti itu. Bangun kampanye yang adu program adu konsep dan gagasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya. Kalau proses kampanye berlangsung tanpa adanya ujaran kebencian, maka itu akan membuat sistem demokrasi Indonesia kedepannya menjadi lebih baik lagi.

“Kalau itu terwujud saya kira konsolidasi demokrasi itu akan semakin tertib dan demokratis. Mudah-mudahan lima tahun ke depan akan semakin rapi, memperkuat sebuah sistem. Kalau sistemnya kuat akan menghasilkan orang-orang kuat, orang-orang yang punya komitmen, jangan dibalik mencari orang kuat untuk membangun sebuah sistem,”

“Jadi sistem ini harus kita perkuat, pondasinya harus kita perkuat, kalau pondasi kita perkuat akan melahirkan orang-orang yang punya integritas, amanah dan orang-orang yang bisa menjaga harkat dan martabat bangsa,” tutupnya.



Original Source : http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/04/tjahjo-kumolo-kampanye-fitnah-sara-dan-politik-uang-itu-racun-demokrasi