{"id":5203,"date":"2019-04-06T19:35:29","date_gmt":"2019-04-06T19:35:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/?p=5203"},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T17:00:00","slug":"[KLARIFIKASI]-Mengenai-Pemerintah-Cabut-Sertifikasi-Halal-Dari-MUI","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/?p=5203","title":{"rendered":"[KLARIFIKASI] Mengenai Pemerintah Cabut Sertifikasi Halal Dari MUI"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n

[KLARIFIKASI] Mengenai Pemerintah Cabut Sertifikasi Halal Dari MUI<\/h1>\n

\n<\/i>November 17, 2017<\/a><\/span>
\n<\/i>Bentang Febrylian<\/a><\/span>
\n<\/i>Fitnah \/ Hasut \/ Hoax<\/a><\/span>
\n<\/i>0<\/a><\/span>\n<\/p>\n<\/header>\n

\n
\n

“(1) Perpindahan kewenangan sertifikasi halal ini sudah digariskan oleh UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan tahun 2014, era SBY. Hanya saja untuk penerapannya memang butuh persiapan dan waktu.<\/strong>
\n (2) Dengan perpindahan kewenangan ini, maka sertifikasi halal menjadi wajib. Sebelumnya, MUI sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan.<\/strong>
\n (3) Setelah perpindahan kewenangan, yang mengeluarkan fatwa halal atau tidak itu tetap MUI. Singkatnya, BPJPH di bawah Kemenag hanya mengkonsolidasikan, mengkoordinir, dan mengeluarkan sertifikasi halal, sedangkan pernyataan halal\/haram dan sertifikasi auditor halal tetap berdasarkan pertimbangan MUI.”<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

SUMBER<\/strong>
\nGambar terlampir dari IG bongkartaktik.id, tetapi disebarluaskan tanpa informasi yang lengkap di Facebook. Sudah viral saat ini, dan saya kesulitan melacak sumber asalnya yang share setengah-setengah, bahkan muncul gerakan 7 juta status tolak cabut sertifikasi halal dari MUI.<\/p>\n

PENJELASAN<\/strong>
\n(1) Perpindahan kewenangan sertifikasi halal ini sudah digariskan oleh UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan tahun 2014, era SBY. Hanya saja untuk penerapannya memang butuh persiapan dan waktu.
\n(2) Dengan perpindahan kewenangan ini, maka sertifikasi halal menjadi wajib. Sebelumnya, MUI sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan.
\n(3) Setelah perpindahan kewenangan, yang mengeluarkan fatwa halal atau tidak itu tetap MUI. Singkatnya, BPJPH di bawah Kemenag hanya mengkonsolidasikan, mengkoordinir, dan mengeluarkan sertifikasi halal, sedangkan pernyataan halal\/haram dan sertifikasi auditor halal tetap berdasarkan pertimbangan MUI.<\/p>\n

REFERENSI<\/strong>
\n(1) UU JPH.
\n(2) Eramuslim, sumber yang dikutip bongkartaktik.id di IG mereka: https:\/\/www.eramuslim.com\/berita\/nasional\/pemerintah-ambil-alih-sertifikasi-halal-dari-mui.htm<\/a>.
\n(3) Posting saudari Yeni Suryasusanti di https:\/\/m.facebook.com\/story.php?story_fbid=10155416807653612&id=790138611<\/a>, “Kemarin di whatsapp bubu Yulia Zenith Bardan, menanyakan apakah gambar dibawah ini benar adanya.
\nCatatan :
\nGambar asli tidak ada tulisan : Hati2 Provokasi!!!”.
\nTulisan ini saya tambahkan atas saran dari teman yg berkomentar agar tidak bias. (Terima kasih utk sarannya ya ?)
\nDan hati saya sediiiiihhhh….
\nKenapa?
\nKarena terbukti di kedua sisi memang ada niat provokasi.
\nMari kita tabayyun dulu.
\nTabayyunnya nggak usah susah lho, tinggal googling UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal)!
\nUU JPH disusun pada jaman Bp. SBY.
\nInsya Allah tahun depan akan diberlakukan.
\nUU ini melindungi masyarakat muslim sebagai mayoritas dari ketidaktahuan atau ketidaksadaran bahwa makanan syubhat yg dikonsumsinya bisa jadi sebenarnya haram.
\nHal paling sederhana :
\nSeberapa banyak yg mengetahui bahwa restoran steak berbintang kerap memarinate daging steaknya dgn diberi wine?
\nSeberapa banyak yg mengetahui bahwa celupan mirin di restoran jepang itu termasuk kategori khamr sehingga diharamkan?
\nLalu, mengapa KEMENAG yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan bukannya lagi MUI yg menyelenggarakan?
\nKarena MUI adalah Lembaga Non Pemerintah yg TIDAK PUNYA WEWENANG MEWAJIBKAN Pelaku Usaha utk memeriksakan produknya.
\nYang memiliki wewenang utk mewajibkan aturan apapun hanyalah Negara (Pemerintah).
\nMakanya selama ini SHMUI diajukan atas dasar sukarela dan kesadaran Pelaku Usaha mengenai arti pentingnya.
\nKata “DICABUT!!!” pada poster ini jelas provokatif.
\nEntah yg membuatnya memang karena niat buruk membakar umat Islam atau murni karena ketidaktahuan.
\nApapun itu, sebagai Kader Trainer Dakwah Halal LPPOM MUI dan bagian dari Asosiasi Chef Halal Indonesia saya merasa berkewajiban mencoba meluruskan.
\nPertama, silakan download UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) disini :
\nhttp:\/\/m.hukumonline.com\/pusatdata\/download\/lt546b2bf66863f\/node\/lt546b2bcb6e22d<\/a>
\nNantinya setelah diberlakukan, maka Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal (SH) adalah sbb :
\n1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Kemenag (BPJPH)
\n2. BPJPH menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk melakukan pemeriksaan dan\/atau pengujian kehalalan Produk
\nJadi nanti bisa ada banyak LPH yg bekerjasama dgn BPJPH.
\nLPH ini mendapatkan akreditasi dari BPJPH, salah satu LPH ini adalah LPPOM MUI.
\n3. Pemeriksaan dan\/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal dari LPH
\n4. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan\/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
\n5. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan\/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.
\n6. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal yg mengikutsertakan pakar, unsur kementerian\/lembaga, dan\/atau instansi terkait.
\nKeputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI.
\n7. MUI menyampaikan Keputusan Penetapan Halal Produk kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
\n8. Jika Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
\nJika Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.
\nJadiiiiii…
\nMemang benar KEMENAG (dalam hal ini BPJPH) SEBAGAI PINTU MASUK PENGAJUAN DAN MENERBITKAN SERTIFIKAT HALALNYA.
\nTapiiiii
\nYANG MENETAPKAN KEHALALAN PRODUKNYA TETAP MUI MELALUI SIDANG FATWA.
\nSemoga penjelasan ini bermanfaat.
\nFeel free to share.
\nJangan mau diadudomba dgn provokasi.
\nHarapan saya kepada KEMENAG, sosialisasi ttg hal ini harus lebih diperluas lagi \u00f0\u0178\u2122\u201a
\nTambahan dari Mbak Fitri Ummu Aisha :
\nBPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan\/atau pengujian, tetapi penetapan LPH oleh BPJPH berdasarkan pilihan LPH dari Pelaku Usaha (guna menghindari terjadinya penunjukan LPH tertentu saja oleh BPJPH).
\nBPJPH akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pendirian LPH baik dari pemerintah maupun swasta selama LPH tersebut memenuhi ketentuan akreditasi sesuai standar BSN, KAN dan MUI.”.
\n(3) http:\/\/www.hukumonline.com\/pusatdata\/download\/lt546b2bf66863f\/node\/lt546b2bcb6e22d<\/a>, “Terima kasih anda telah mengunduh …
\nUndang-Undang No.33 Tahun 2014
\nUnduhan anda akan segera dimulai…
\nJika unduhan anda tidak mulai secara otomatis, silahkan klik disini”.<\/p>\n

Sumber: https:\/\/www.facebook.com\/groups\/fafhh\/permalink\/540549459610927\/<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

\t<\/br><\/br> Original Source : https:\/\/turnbackhoax.id\/2017\/11\/17\/klarifikasi-mengenai-pemerintah-cabut-sertifikasi-halal-dari-mui\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[KLARIFIKASI] Mengenai Pemerintah Cabut Sertifikasi Halal Dari MUI November 17, 2017 Bentang Febrylian Fitnah \/ Hasut \/ Hoax 0 “(1) Perpindahan kewenangan sertifikasi halal ini sudah digariskan oleh UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan tahun 2014, era SBY. Hanya saja untuk penerapannya memang butuh persiapan dan waktu. (2) Dengan perpindahan kewenangan ini, maka […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6902,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-5203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hoax-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5203"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5203\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syyhoaxanalyzer.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}