TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Rositasari Niken Widyastuti mengatakan butuh keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk bahu-membahu bersama pemerintah guna membangun kesadaran bersama sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab dengan konten-konten positif.
Hal itu lantaran masih maraknya berita-berita hoax, ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan konten-konten negatif lainnya di media sosial.
Hal tersebut disampaikan Rositasari dalam ideatalk IDEAFEST 2017, bertajuk “Jaga Jagat Maya, Jaga Budaya Indonesia#KontenDigitalUntukIndonesia”, di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
“Yang harus kita terus dorong bersama adalah proses literasi media sosial ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga media sosial yang kita pakai jauh lebih sehat dengan konten-konten positif yang membawa manfaat bukan saja bagi kita sendiri tetapi juga bagi komunitas dan lebih dari itu bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Niken.
Menurut dia, internet ibarat pisau bermata dua, karena dia memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat, namun di sisi lain media sosial juga membawa dampak negatif untuk menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, pemutarbalikan fakta, provokasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan SARA, terorisme, dan sebagainya.
“Repotnya lagi masyarakat kita belum dibekali dengan informasi yang cukup untuk menangkal informasi-informasi seperti ini, tidak ada proses chek dan rechek bahkan cenderung cepat-cepat menyebarkan. Ini yang tidak boleh terjadi lagi, sehingga literasi media sosial itu sangat penting kita gaungkan ke masyarakat,” lanjutnya.
Sejauh ini kata dia, pemerintah dalam hal ini Kominfo sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan literasi media sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Bukan itu saja Menteri Kominfo saat ini sedang giat melakukan kunjungan ke pimpinan-pimpinan Agama melalui MUI, NU, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma, dan Walubi.
“Melalui pimpinan agama-agama ini kita bekerjasama untuk menyelanggarakan literasi media sosial kepada pemuda-pemudi di masing-masing kelompok agama,” sambung Niken.
Dalam upaya literasi media sosial tersebut, pemerintah juga membangun kerjasama dengan Komisi I DPR RI menggalakan literasi media sosial kepada masyarakat umum dengan pendekatan-pendekatan budaya.