Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino melihat ada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di balik kabar bohong (hoaks) adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.
Menurut Leo Agustino, strategi hoaks 7 kontainer ini bertujuan untuk semakin membuat kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan.
“Jika kinerja KPU “dipertanyakan,” maka apabila ada calon menang maka kemenangannya pun bisa dipertanyakan. Paling tidak begitu logika pelaku,” ujar Le Agustino kepada Tribunnews.coom, Kamis (3/1/2019).
Tapi gerak cepat pihak KPU yang dibarengi dengan konferensi pers sesegera mungkin, dia tegaskan, menunjukkan legitimasi mereka sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.
Karena dia menjelaskan, KPU sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mendapat amanat langsung dari rakyat untuk melaksanakan tugas tersebut.
Oleh karena itu, KPU harus menjaga kredibilitasnya melalui berbagai cara. Diantaranya, bersikap ofensif apabila ada pihak-pihak yang menyudutkannya tanpa bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sehingga wajib hukumnya KPU melaporkan penyebaran hoaks mengenai 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin ke Bareskrim Polri.
“KPU sudah seharusnya bahkan wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang,” tegas Leo Agustino.
Bahkan, imbuh dia, jika didapat pelakunya, maka hukuman terberat harus ditetapkan pada pelaku dan dalang berita bohong tersebut.