TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Presiden Muhammad A S Hikam menilai berita bohong alias hoaks adalah upaya untuk menguasai sekaligus mengontrol narasi publik. Tujuannya, memobilisasi dukungan politik pada Pemilu dan Pilpres tahun ini.
Ditegaskan, menguasai narasi publik tak kalah penting dibandingkan dengan kontrol dan penguasaan atas sumberdaya ekonomi serta kekuasaan politik. “Itu menjelaskan mengapa produksi dan reproduksi narasi menjadi wahana perebutan dan pertarungan tersendiri dalam kontestasi Pileg dan Pilpres 2019,” katanya.
“Begitu pentingnya sehingga penyebaran hoaks pun jadi strategi pilihan bagi produksi dan reproduksi narasi politik,” kata dia.
Baca: Polisi Tetapkan 3 Tersangka Penyebar Hoaks Surat Suara
Hikam mengungkapkan, hoaks menjadi komoditas penting dalam ekonomi politik narasi dan akan terus menerus dipercanggih kualitasnya. Kemudian hoaks akan dinormalisasikan dalam wacana dan praksis politik. “Ia dianggap tak punya kaitan dengan etik atau moral, hanya alat sebagaimana uang dan pengaruh,” jelasnya.
Dia menduga, hoaks yang marak di Pilpres kali ini merupakan gerakan sistematis. Alasannya karena hoaks terus saja terjadi selama masa kampanye berlangsung. “Harus diinvestigasi dengan cermat. Tetapi indikasinya memang mengarah ke sana (gerakan sistematis) , sebab berkali-kali terjadi, ” ujarnya.
Hikam menyarankan masyarakat untuk menolak atau mengklarifikasi segala hoaks yang ada. Sebab melegitimasi hoaks dalam narasi publik dengab dalih seperti penyeimbangan informasi atau pemberian alternatif fakta sama saja dengan reproduksi berita bohong.
Sekretaris Bapilu DPP PSI, Andi Saiful Haq sebelumnya mengecam pernyataan calon Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno yang meragukan kredibilitas dan integritas KPU.
Baca: Soal 7 Kontainer Surat Suara, Akbar Tandjung Sarankan Polri Miliki Alat Canggih Pendeteksi Hoaks
“Jika ada hasil KPU yang meragukan itu adalah karena meloloskan tukang bohong sebagai Capres dan Cawapres seperti Prabowo dan Sandi Uno. Itupun Karena dalam penetapan Capres dan Cawapres tidak ada tes kebohongan, ” sindir Andi Saiful Haq.