TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) membantah kabar bohong yang menyebar setelah pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/6/2017) lalu.
Dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017) siang, pimpinan GNPF-MUI membantah tuduhan sejumlah pihak, antara lain adanya pemberian uang dari Presiden kepada mereka.
Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, menyatakan tidak benar bahwa pimpinan organisasi Islam yang bertemu Presiden mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1 triliun.
“Sama sekali saya tidak terima. Ustaz Zaitun dari ormas ulama Islam tidak terima. FPI tidak terima. Muhammadiyah tidak terima. Semuanya tidak terima itu,” ujar Bachtiar.
Dia juga menepis tudingan yang menyebutkan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan penyelesaian kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Bachtiar mengatakan, pihaknya tidak meminta Presiden menghentikan kasus hukum Rizieq maupun membicarakan kasus tersebut.
“Tapi kami konsisten mengawal dan membela kasus-kasus yang menimpa ulama dan aktivis,” kata dia.
Pimpinan GNPF-MUI juga diisukan telah bertemu politisi Amien Rais setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.
Amien Rais dikabarkan tidak setuju atas pertemuan tersebut. Kabar ini dibantah oleh pengurus GNPF-MUI, Muhammad Lutfi Hakim.
“Saya tegaskan, pertemuan dengan Amien Rais tidak ada. Kami pun baik-baik saja. Saya sudah berkomunikasi dengan Amien Rais. Saya tanya bagaimana pertemuan kami dengan Presiden, dijawab, bagus sekali,” ujar Lutfi.