TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membuat sebuah buku saku kecil berisikan capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo selama empat tahun kepemimpinannya. Buku tersebut sudah diberikan kepada seluruh jajaran Kehumasan dan Hukum Kementerian/Lembaga.
Alasan pemberian buku tersebut, kata Moeldoko adalah upaya pemerintah mencerahkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat informasi yang diteruskan Humas Kementerian/Lembaga.
Selain itu, pembuatan dan pemberian buku saku capaian kinerja Jokowi-JK sekaligus sebagai langkah menangkal informasi hoaks atau bohong yang kini kencang berhembus menyerang pemerintah.
“Sudah kita berikan pada mereka agar teman-teman itu punya bahan bicara pada masyarakat. Masyarakat perlu pencerahan, mungkin pemahaman yang belum. Dengan buku itu petugasnya punya modal untuk menyampaikan, menerima informasi juga mudah menerimanya,” kata Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Baca: Tak Khawatir Muchdi Pr ke Jokowi, Fadli: Kita Banyak Jenderal Hebat
Moeldoko menyebut tak ada hubungan antara penyerahan buku saku berisi capaian kinerja Jokowi ini, dengan pesta demokrasi. Menurutnya, buku ini sengaja di luncurkan sekarang seiring dengan pemerintah yang telah menuntaskan kinerja selama empat tahun.
“Dulu kita lakukan, setiap tahun kita lakukan. Eksaminasi informasi ini, hanya kebetulan dekat pemilu. Jadi nggak ada hubungannya,” terangnya.
Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan harapannya agar penyampaian informasi yang mengalir dari pusat bisa benar-benar mengalir sampai ke daerah, bahkan pada tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah.
Dengan begitu, langkah pencegahan paparan serangan hoaks bisa ditangkal sejak awal.
“Kami berharap bahwa penyampaian informasi yang mengalir dari pusat sampai daerah melalui narasi besar yang pada ujungnya betul-betul sungguh nyampe kepada masyarakat kita yang paling bawah,” pungkasnya.
Baca: Marak Deklarasi Alumni Untuk Jokowi, Masyarakat Makin Dapat Lihat Fakta Dan Realita
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, peran Humas yang ada di jajaran Kementerian/Lembaga untuk menjadi panjang tangan dari pencapaian pemerintah.
“Humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun presiden, siapapun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” kata Tjahjo.
Mereka juga diharapkan bisa menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga pasca pelaksanaan Pemilu.