TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoaks.
Dirinya berharap masyarakat lebih mendalami saat mendapatkan informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus muda Partai Nasdem itu pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur Rt 04 Rw 02, Cilincing, Jakarta Utara, merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2/2019).
“Saya pastikan itu hoaks,” kata Sahroni.
Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.
Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara pemerintah kata Sahroni juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis.
Baca: Ungkap Sudah Cetak 1600 KTP-el WNA, KPU Segera Temui Kemendagri Minta Kejelasan
Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
“Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.
Menurutnya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.