Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, pola hoaks untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat.
Ia mengungkapkan, jenis hoaks untuk mendelegitimasi KPU ada dua, yang pertama secara natural dan yang ke dua, diproduksi secara massal. Keduanya sering disebarkan melalui media sosial.
Baca: Cuitan Terakhir Ketua Umum PPP Romahurmuziy Sebelum Ditangkap KPK, Singgung Jadi Korban Hoaks
Pola yang pertama tak terlalu rumit, karena hal tersebut hanya dimunculkan dalam kelompok yang tidak besar dan tak terencana secara matang.
“Jadi hoaks – hoaks itu kami melihat ada yang sifatnya natural, tapi ada juga yang fabricated. Kalau yang natural itu biasanya sporadis, muncul satu, dua di media sosial, kelihatan kok polanya,” kata Pramono Ubaid saat jumpa pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2019).
Sedangkan pola yang ke dua lebih rumit dari yang pertama, karena diproduksi secara massal dengan melibatkan tokoh media sosial yang memiliki banyak followers.
“Tapi kalau yang fabricated, itu dalam satu hari isunya langsung naik beberapa hari dan itu muncul dari mana-mana, muncul dari semua platform media sosial. Dan itu kelihatan ada produsernya, lalu kemudian ada beberapa influencer, tokoh-tokoh elit yang punya follower agak banyak. Itu dia langsung ngetwit atau posting status Facebook begitu. Begitu sudah di-share, di-forward, di-retweet ke mana-mana sekian ribu. Nanti tiba-tiba status yang awal itu dihapus,” ucap Pramono Ubaid.
“Itu bertahan beberapa hari itu stabil. Tapi nanti begitu kita sudah mulai klarifikasi dan kadang-kadang ending-nya ada di ILC. Kalau udah dibahas di ILC, besoknya udah turun gitu. Jadi polanya kelihatan kok,” tambahnya.
Contoh dari pola hoaks yang ke dua adalah hoaks kotak suara kardus.
Menurut Paramono, hoaks tersebut sengaja dimunculkan secara massal dan terorganisir.
Baca: KPU Jangan Reduksi Gagasan Capres-Cawapres dalam Debat Publik
“Contoh soal kotak suara kardus, itu kelihatan sekali. Mulai muncul 14 Desember, sehari sebelum penetapan DPTHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) dua. Jadi, kita lagi sibuk, is itu muncul. Beberapa hari bertahan tapi lama-lama turun,” ungkap Pramono.
Pramono Ubaid mengaku, memang ada pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, namun dirinya tak mau mengungkap siapa-siapa saja pihak-pihak tersebut.