TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media maya, terus mengalami peningkatan menjelang pelaksanaan pemilu 2019.
Staf Ahli Sekretaris Jenderal Kemkominfo Hendrasmo mengatakan, periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 ada 771 konten teridentifikasi bermuatan berita bohong.
“Sementara untuk Februari 2019 saja, sudah 350-hoaks, artinya sekarang 10 lebih hoaks per hari,” ujar Hendrasmo dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Menurutnya, hoaks tersebut paling banyak dialamatkan kepada pemerintah, menteri, dan para kandidat capres maupun cawapres dalam Pilpres 2019.
“Mayoritas itu bertema sosial-politik, dan diantara hoaks itu banyak yang diulang-ulang, misalnya isu PKI, tenaga kerja asing, isu agama yang katanya pendidikan agama akan dihapus, kemudian soal utang pemerintah,” papar Hendrasmo.
Ditempat yang sama, Karo Multimedia Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan mengatakan, perkembangan teknologi saat ini membuat pelaku penyebar hoaks secara mudah mempengaruhi masyarakat, hanya dengan melalui media sosial.
Baca: Jelang Debat Sandiaga Olahraga dan Diskusi Bersama Pegiat Seni
“Dulu media sosial biasa saja, 2015 sudah mulai hangat dan kami mendata pada 2016 sampai 2018. Ada 2.821 kasus hoaks yang kami tangani, yang sudah ditangani pengadilan ada 1.310,” kata Budi.
Menurut Budi, berita hoaks sangat berbahaya dan berdampak luas kepada masyarakat. Misalnya berita bohong penculikan anak yang dilakukan 16 orang di berbagai daerah.
“Kelihatannya biasa, tapi hoaks penculikan ini berdampak kepada orang tua jadi takut, yang miris lagi bagi anaknya dan akhirnya ganggu perkembangan anak itu sendiri,” papar Budi.